KEBIJAKAN FISKAL
Para ahli ekonomi berpendapat
bahwa Kebijakan Anggaran Belanja Negara
dibagi menjadi 3 Fungsi pokok yaitu :
1.
Fungsi Alokasi : untuk mengalokasikan factor-faktor
produksi yang tersedia didalam masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat akan
apa yang biasa disebut PUBLIC GOODS cukup terpenuhi .
2.
Fungsi Distirbusi : terselenggaranya pembagian
pendapatan nasional yang adil .
3.
Fungsi Stabilisasi : terpeliharanya tingkat kesempatan
kerja yang tinggi, tingkat harga yang relative stabil dan tingkat pertumbuhan
ekonomi yang memadai.
Yang akan kita pelajari dalam Kebijan Fiskal hanya terbatas kepada
fungsi yang ke-3,yaitu Fungsi Stabilisasi
1.
PERANAN KEBIJAKN FISAKAL DALAM
PEREKONOMIAN
Volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan Negara dari
tahun ke tahun bertendensi untuk meningkat lebih cepat daripda meningkatnya
pendap[atan nasional. Hal ini berarti bahwa peranan daripada tindakan fiscal
pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional menjadi lebih
besar. Untuk Negara-negara yang sudah maju perekonomiannya,semakin besar
peranan tindakan fiscal pemerintah dalammekanisme pembentukan tingkat
pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih
mampu dalam mempemngaruhi jalannya perekonomian. Dengan demikian diharapkan
bahwa debgan kebijakn fiskalnya, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya
perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti :
penggangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang mengfalami defisit
terus menerus. Dsb .
Bagi Negara yang sedang
berkembang, pemerintah pada umumnya menyadari akan rendahnya investasi
yang timbul atas inisiatif dari masyarakat sendiri. Untuk meningkatnya tingkat
hidup suatu masyarakat, kapasitas produksi nasional perlu ditingkatkan. Untuk
memperbesar kapasitas produksi nasional dibutuhkan adanya CAPITAL FORMATION
yang cukup berarti. Dengan demikian masyarakat perlu mengadakan invesatasi yang
cukup besar.
Dari segi kemampuannya, untuk berinvestasi masyarakat dinegara-negara
yang sedang membangun pada umunya memiliki kemampuan yang sangat terabatas,
dikarenakan rendahnya pendapatan mereka sehingga jumlah saving merekapunkecil.
Ini berarti dengan kemampuan mereka sendiri, kesempatan mereka untuk
berinvestasi juga terbatas. Oleh karena itu tanpa campur tangan pemerintah, kecilkemungkinannya suatu
perkonomian yang masih berkembang dapat melaksanakan investasib netto yang
cukup besar untuk dapat mempertinggi kapasitas produksi nasionalnya sedemikian
rupa sehingga tingkat kemakmuran para penduduknya dapat ditingkatkan.
Dari sini dapat kita saksikan betapa besar peranan Kebijakan Fiskal
peerintah bagi masyarakat yang ingin memajukan perkonomiannya.
2.
KOMPONEN DARIPADA ANGGARAN BELANJA
NEGARA
Nam lengkap angggaran belanja Negara kita adalah ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA biasa disingkat APBN.
Seperti halnya dengan anggaran belanja perusahaan, anggaran belanja
terdiri pula daripada PENERIMAAN dan
PENGELUARAN.
Baik penerimaan maupun pengeluaran Negara bentuknya bermacam-macam
sekali. Dalam hal ini transaksi-transaksi yang dilakukan pemerintah kita
digolongkan seperti dibawah ini :
§ PENERIMAAN, yang
kita asumsikan hanya terdiri daripadahasil penerimaan pajak.
§ PENGELUARAN, yang dilakukan pemerintah, yang dapat kita
bedakan antara lain :
o
PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH atau biasa disebut “ GOVERMENT EXPENDITURE” atau pada buku
lain disebut pula “GOVERMENT PURCHASE”.
o
PENGELUARAN PEMERINTAH yang berupa “GOVERMENT TRANSFER”
PAJAK
Pajak / TAX dalam buku-buku teori keonomi makro
biasanya dimaksudkan sebagai uang atau daya beli yang diserahkan oleh
masyarakat kepada pemerintah dimana terhadap penyerahan uang atau daya beli
tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa secara langsung . Pajak kita
tandai dengan “TX”
PENGELUARAN KONSUMSI
PEMERINTAH
Pengeluaran konsumsi pemerintah yang biasa
hanya disebut PENGELUARAN PEMERINTAH, GOVERMENT EXPENDITURE atau GOVERMENT
PURCHASE, meliputi semua pengeluaran pemerintah dimana pemerintah secara
langsung menerima balas jasanya. Pengeluaran-pengeluaran konsumsi pemerintah
kita tandai dengan “G”.
TRANSFER PEMERINTAH
Pengeluaran pemerintah dimana pemerintah tidak
menerima balas jasa yang langsung. Pengeluaran pemerintah tanpa balas jasa
secara langsung inilah yang kita sebut “GOVERMENT TRANSFER ” atau “ TRANSFER
PEMERINTAH “ , kita tandai dengan “Tr”.
3.
KEBIJAK FISKAL
Kebijakn fiscal yang sering juga disebuit “POLITIK FISKAL” , bias diartikan sebagai tindakan yang diambil
oleh pemerinyah dalam bidang anggaran belanja Negara dengan maksud untuk
mempengaruhi jalannya perekonomian. Oleh karena anggaran belanja negara,
terdiri daripada penerimaan berupa hasil pungutan pajak dan pengeluaran yang
dapat berupa “ GOVERMENT EXPENDITURE” dan “GOVERMENT TRANSFER” , maka sering
pula dikatakn bahwa kebijan fiscal meliputi semua tindakan pemerintah yang
berupa tindakan memperbesar atau memperkecil jumalh pungutan pajak, memperbesat
atau memperkecil “GOVERMENT EXPENDITURE” dan memperbesar atau memperkecil
“GOVERMENT TRANSFER” yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.
Pemerintah menjalankan kebijakan fiscal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi
jalnnya perekonomian, atau dengan perkataan lain, dengan kebijakan fiscal
pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju ke keadaan yang
diinginkannya. Dengan melalui kebijakan fiscal, antara lain :
·
Pemerintah
dapat mempengaruhi Tingkat Pendapatan Nasional
·
Dapat
Mempengaruhi Tingkat Kesemapatan Kerja
·
Dapat
Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Investasi Nasioanal
·
Dapat
Mempengaruhi Distribusi Penghasilan Nasional
thanks ych atas info x,....
BalasHapus