KEBIJAKAN FISKAL

KEBIJAKAN FISKAL

                Para ahli ekonomi berpendapat bahwa Kebijakan Anggaran Belanja Negara dibagi menjadi 3 Fungsi pokok yaitu :

1.       Fungsi Alokasi : untuk mengalokasikan factor-faktor produksi yang tersedia didalam masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat akan apa yang biasa disebut PUBLIC GOODS cukup terpenuhi  .

2.       Fungsi Distirbusi : terselenggaranya pembagian pendapatan nasional yang adil .

3.       Fungsi Stabilisasi : terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relative stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Yang akan kita pelajari dalam Kebijan Fiskal hanya terbatas kepada fungsi yang ke-3,yaitu Fungsi Stabilisasi

1.       PERANAN KEBIJAKN FISAKAL DALAM PEREKONOMIAN

Volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan Negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkat lebih cepat daripda meningkatnya pendap[atan nasional. Hal ini berarti bahwa peranan daripada tindakan fiscal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional menjadi lebih besar. Untuk Negara-negara yang sudah maju perekonomiannya,semakin besar peranan tindakan fiscal pemerintah dalammekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam mempemngaruhi jalannya perekonomian. Dengan demikian diharapkan bahwa debgan kebijakn fiskalnya, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti : penggangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang mengfalami defisit terus menerus. Dsb .

Bagi Negara yang sedang  berkembang, pemerintah pada umumnya menyadari akan rendahnya investasi yang timbul atas inisiatif dari masyarakat sendiri. Untuk meningkatnya tingkat hidup suatu masyarakat, kapasitas produksi nasional perlu ditingkatkan. Untuk memperbesar kapasitas produksi nasional dibutuhkan adanya CAPITAL FORMATION yang cukup berarti. Dengan demikian masyarakat perlu mengadakan invesatasi yang cukup besar.

Dari segi kemampuannya, untuk berinvestasi masyarakat dinegara-negara yang sedang membangun pada umunya memiliki kemampuan yang sangat terabatas, dikarenakan rendahnya pendapatan mereka sehingga jumlah saving merekapunkecil. Ini berarti dengan kemampuan mereka sendiri, kesempatan mereka untuk berinvestasi juga terbatas. Oleh karena itu tanpa campur tangan pemerintah, kecilkemungkinannya suatu perkonomian yang masih berkembang dapat melaksanakan investasib netto yang cukup besar untuk dapat mempertinggi kapasitas produksi nasionalnya sedemikian rupa sehingga tingkat kemakmuran para penduduknya dapat ditingkatkan.

Dari sini dapat kita saksikan betapa besar peranan Kebijakan Fiskal peerintah bagi masyarakat yang ingin memajukan perkonomiannya.

2.       KOMPONEN DARIPADA ANGGARAN BELANJA NEGARA

Nam lengkap angggaran belanja Negara kita adalah ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA biasa disingkat APBN.

Seperti halnya dengan anggaran belanja perusahaan, anggaran belanja terdiri pula daripada PENERIMAAN dan PENGELUARAN.

Baik penerimaan maupun pengeluaran Negara bentuknya bermacam-macam sekali. Dalam hal ini transaksi-transaksi yang dilakukan pemerintah kita digolongkan seperti dibawah ini :

§  PENERIMAAN, yang kita asumsikan hanya terdiri daripadahasil penerimaan pajak.

§  PENGELUARAN,  yang dilakukan pemerintah, yang dapat kita bedakan antara lain :

o   PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH atau biasa disebut “ GOVERMENT EXPENDITURE” atau pada buku lain disebut pula “GOVERMENT PURCHASE”.

o   PENGELUARAN PEMERINTAH yang berupa “GOVERMENT TRANSFER”

PAJAK

Pajak / TAX dalam buku-buku teori keonomi makro biasanya dimaksudkan sebagai uang atau daya beli yang diserahkan oleh masyarakat kepada pemerintah dimana terhadap penyerahan uang atau daya beli tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa secara langsung . Pajak kita tandai dengan “TX”

PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH

Pengeluaran konsumsi pemerintah yang biasa hanya disebut PENGELUARAN PEMERINTAH, GOVERMENT EXPENDITURE atau GOVERMENT PURCHASE, meliputi semua pengeluaran pemerintah dimana pemerintah secara langsung menerima balas jasanya. Pengeluaran-pengeluaran konsumsi pemerintah kita tandai dengan “G”.

TRANSFER PEMERINTAH

Pengeluaran pemerintah dimana pemerintah tidak menerima balas jasa yang langsung. Pengeluaran pemerintah tanpa balas jasa secara langsung inilah yang kita sebut “GOVERMENT TRANSFER ” atau “ TRANSFER PEMERINTAH “ , kita tandai dengan “Tr”.

3.       KEBIJAK FISKAL

Kebijakn fiscal yang sering juga disebuit “POLITIK FISKAL” , bias diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerinyah dalam bidang anggaran belanja Negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Oleh karena anggaran belanja negara, terdiri daripada penerimaan berupa hasil pungutan pajak dan pengeluaran yang dapat berupa “ GOVERMENT EXPENDITURE” dan “GOVERMENT TRANSFER” , maka sering pula dikatakn bahwa kebijan fiscal meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil jumalh pungutan pajak, memperbesat atau memperkecil “GOVERMENT EXPENDITURE” dan memperbesar atau memperkecil “GOVERMENT TRANSFER” yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Pemerintah menjalankan kebijakan fiscal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalnnya perekonomian, atau dengan perkataan lain, dengan kebijakan fiscal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju ke keadaan yang diinginkannya. Dengan melalui kebijakan fiscal, antara lain :

·         Pemerintah dapat mempengaruhi Tingkat Pendapatan Nasional

·         Dapat Mempengaruhi Tingkat Kesemapatan Kerja

·         Dapat Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Investasi Nasioanal

·         Dapat Mempengaruhi Distribusi Penghasilan Nasional